Tugas Pokok dan Fungsi

Written by Super User on 10 March 2020. Hits: 4064

TUGAS POKOK & FUNGSI PENGADILAN

A. TUGAS POKOK

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan

2. Waris

3. Wasiat

4. Hibah

5. Wakaf

6. Zakat

7. Infaq

8. Shadaqah

9. Ekonomi Syariah

B. FUNGSI PENGADILAN

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Kraksaan mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

	1.	*Fungsi mengadili (judicial power),*
		yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
	2.	Fungsi pembinaan,
		yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (vide: pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).
	3.	Fungsi pengawasan,
		yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide:Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/080/VIII/2006).
	4.	Fungsi nasehat,
		yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (vide: pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
	5.	Fungsi administratif,
		yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/080/VIII/2006).
	6.	Fungsi lainnya:
	--	Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Organisasi Masyarakat Islam dan lain-lain (vide: pasal 52A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
	--	Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.