KEBERADAAN POSBAKUM

 

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Kraksaan telah tersedia Layanan Pos Bantuan Hukum yang bekerja sama dengan Pusat Pengembangan dan Konsultasi Hukum Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Pengadaan Jasa Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum Nomor: W13-A33/60/HM.01.1/1/2021 tanggal 4 Januari 2021.

Pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Kraksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahakamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014.

PENERIMA JASA POSBAKUM

 

 

Pasal 19 Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor : 020/SEK/SK/H/2011

Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum

(1) Penerima jasa Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas (penyandang cacat) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penerima Jasa tersebut dapat sebagai penggugat/permohon maupun tergugat/termohon.

JENIS JASA HUKUM

 

Pasal 13 Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor : 020/SEK/SK/H/2011

Jenis Jasa Hukum

Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan dan atau pendampingan

SYARAT DAN MEKANISME

POSBAKUM

 

Bagian Kesatu

Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 2

Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 3

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

a.mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukumdan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;

b.menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan

c.melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 4

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhisyarat:

a.berbadan hukum;

b.terakreditasi;

c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;

d.memiliki pengurus; dan

e.memiliki program Bantuan Hukum.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 5

(1) Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara,baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi.

(2)Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 6

(1)Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.

(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a.identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan

b.uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

(3)PermohonanBantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:

a.surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan

b.dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Pasal 7

(1)Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

(2)Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen laindariinstansiyang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 8

(1)Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, ataudokumen lainsebagai penggantisurat keterangan miskin.

(2)Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 9

(1)Instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajibmengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.

(2)Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum

 

DASAR ATURAN POSBAKUM

 

Dasar Aturan	Link Dokumen
UU 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum	Lihat/Download
PP 42 Tahun 2013 Tentang Syarat & Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum	Lihat/Download
Perma 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan	Lihat/Download
Keputuan Tuada Agama dan Sekma 2011 Tentang Pedoman Bantuan Hukum	Lihat/Download