PA KRAKSAAN HADIRI DISKUSI HUKUM BERTEMA TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BEBAS KORUPSI
Kraksaan – Selasa, 24 Juni 2025 | Pengadilan Agama (PA) Kraksaan turut berpartisipasi dalam kegiatan Diskusi Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada hari Selasa, 24 Juni 2025. Acara yang dimulai pukul 08.30 WIB ini berlangsung di Ruang Madakaripura, Lantai 5 Sekretariat Daerah Kantor Pemkab Probolinggo. PA Kraksaan diwakili oleh Wakil Ketua, Bapak H. Soleh, Lc., M.M., yang hadir bersama para pejabat pemerintah daerah, pemerintah desa, aparatur sipil negara, akademisi, serta mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
Diskusi hukum kali ini mengangkat tema “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi serta Pentingnya Keterbukaan Informasi bagi Instansi Pemerintah.” Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan, dan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR). Acara ini dibuka dengan Sambutan dari Ketua Program Doktor Fakultas hokum Universitas Airlangga, Agus Yudha Hernoko, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata peran tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat. “Kegiatan ini diharapkan jadi ruang dialog yang sehat antara akademisi, birokrat, dan aparat penegak hukum untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya membangun sistem birokrasi yang bersih dan profesional,’’ ujarnya.
Tiga narasumber utama dari institusi berbeda turut memberikan materi dalam diskusi ini. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., dosen Fakultas Hukum UNAIR, membawakan pemaparan akademis mengenai integritas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, hadir Dr. Diah Yuliastuti, S.H., M.H., CSSL., selaku Asisten Pengawasan yang memberikan perspektif penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, Bapak Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., menyampaikan pandangan yudisial terkait pentingnya keterbukaan informasi dan peran pengadilan dalam menjaga akuntabilitas lembaga pemerintah.
Acara diakhiri dengan sesi diskusi interaktif yang melibatkan peserta dari berbagai latar belakang. Diskusi berlangsung dinamis dan memperlihatkan antusiasme tinggi serta keinginan kuat dari para aparatur daerah untuk terlibat secara aktif dalam membentuk budaya pelayanan publik yang berintegritas dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud sinergi lintas sektor dalam mendukung reformasi birokrasi dan memperkuat fondasi pemerintahan yang bersih, terbuka, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati.