Pengadilan Agama Kraksaan

Selamat Datang

Selamat datang disitus resmi Pengadilan Agama Kraksaan. Website ini dibuat sebagai sarana untuk memberikan informasi khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kraksaan.
Selamat Datang

PA Kraksaan Mendapatkan 2 Penghargaan dari KPPN Bondowoso

Pengadilan Agama Kraksaan mendapatkan 2 penghargaan sekaligus: 1. Terbaik Kedua Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester 1 Tahun 2019 Satker Lingkup KPPN Bondowoso.
PA Kraksaan Mendapatkan 2 Penghargaan dari KPPN Bondowoso

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

PEMBUKAAN SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN TAHUN 2019

Jumat (9 Agustus 2019) Pengadilan Agama Kraksaan mengadakan Sidang di Luar Gedung / Sidang Keliling untuk masyarakat pencari keadilan wilayah Kab. Probolinggo yang pelaksanaannya bertempat di Kantor KUA Wonomerto Kabupaten Probolinggo.
PEMBUKAAN SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN TAHUN 2019

Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Oleh Tim Mahkamah Agung RI

Pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 Tim dari Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI telah melakukan Evaluasi Penyerapan Anggaran
Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Oleh Tim Mahkamah Agung RI
JADWAL SIDANG INFORMASI PERKARA DIREKTORI PUTUSAN BIAYA PERKARA E-COURT
JADWAL SIDANG Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak berperkara. INFORMASI PERKARA Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara. DIREKTORI PUTUSAN Publikasi putusan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan layanan kepada masyarakat dalam mengakses putusan. BIAYA PERKARA Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara. E-COURT Pendaftaran Perkara, Taksiran Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan On-line.
Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Kraksaan
rudydarajat

rudydarajat

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website URL:

Statistik Hukuman Disiplin

Statistik Hukuman Disiplin

Pengadilan Agama Kraksaan tahun 2019

No
Bulan
Hakim/Pegawai
Jumlah Pelanggaran
Jenis Pelanggaran
Tindak Lanjut
Jenis Hukuman
Keterangan
1. Januari
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
2. Pebruari
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
3. Maret
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
4. April
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
5. Mei
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
6. Juni
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
7. Juli
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
8. Agustus
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
9. September
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
10. Oktober
11. November
12. Desember

Jumlah

Keterangan :

KE : Pelanggaran Kode Etik.

PPH : Pelanggaran Pedoman Pelaku Hakim.

PW : Penyalahgunaan Wewenang.

PPD : Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS.

PT : Perbuatan Tercela.

PHA : Pelanggaran Hukum Acara.

MA : Mal Administrasi.

PP : Pelayanan Publik Yang Tidak Memuaskan.

HDR : Hukuman Disiplin Ringan.

HDS : Hukuman Disiplin Sedang.

HDB : Hukuman Disiplin Berat.

Prosedur Pengaduan

PENGADUAN LAYANAN PUBLIK PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN A. Disampaikan Secara Tertulis 1. Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkarnah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertarna apabila disampaikan seeara tertulis oleh Pelapor; 2. Pelapor dianjurkan untuk menggunakan formulir khusus untuk menyampaikan pengaduannya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik di situs resmi Mahkamah Agung. Meskipun demikian. pengaduan yang tidak menggunak formulir khusus tersebut tetap akan diterima dapat ditindaklanjuti; 3. Dalam hal Pelapor memiliki kesulitan untuk membaca dan menulis, petugas di Mahkamah Agung atau Pengadilan akan membantu menuangkan pengaduan yang ingin disampaikan Pelapor seeara tertulis dalam formulir khusus pengaduan. B. Menyebutkan Informasi Dengan Jelas 1. Untuk mempermudah penanganan dan tindak. lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan, Pelapor diharapkan dapat menyebutkan seeara jelas informasi mengenai: a) Identitas Aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja atau pengadilan tempat Terlapor bertugas; b) Perbuatan yang dilaporkan; c) Nomor perkara, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara; dan d) Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama. alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor. 2. Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan identitasnya. Namun demikian selama informasi dalam pengaduan yang disampaikan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan yang tidak mencantumkan identitas akan tetap ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung. C. Tata Cara Pengiriman 1. Pengaduan ditujukan kepada: a) Ketua atau Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di mana Terlapor bertugas; atau b) Ketua Wakil Ketua Mabkamah Agung Bidang Non Yudisial, atau Ketua Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan. 2. Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalam amplop tertutup, maka harus disebutkan secara jelas bahwa isi amplop tersebut adalah pengaduan dengan menuliskan kata "PENGADUAN pada Pengadilan" pada bagian kiri atas muka amplop tersebut. MATERI PENGADUAN Materi pengaduan meliputi hal-hal sebagai berikut : • Pelanggaran terhadap kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim; • Penyalahgunaan wewenang/jabatan; • Pelanggaran sumpah jabatan; • Pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil tatu peraturan disiplin militer; • Perbuatan tercela, yaitu berupa perbuatan amoral, asusila, atau perbuatan- perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat; • Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman; • Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yan bersifat administratif; • Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat rnerugikan pihak-pihak yan berkepentingan serta masyarakat secara umum. WEWENANG PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN (PENGADILAN TINGKAT PERTAMA) • Pengadilan Tingkat Pertama hanya memiliki kewenangan sebatas menerima pengaduan, dan berkewajiban untuk meneruskan pengaduan tersebut kepada Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pedoman ini; • Pengadilan Tingkat Pertama hanya dapat menangani pengaduan yang berkaitan dengan unit kerja atau aparat di pengadilan yang bersangkutan berdasarkan perintah dari Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding atau Pimpinan Mahkamah Agung; PENGADUAN YANG DITERIMA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA • Pengadilan Tingkat Pertama meneruskan setiap pengaduan yang diterimanya kepada Pengadilan Tingkat Banding selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima; • Dalam hal suatu pengaduan jelas merupakan kewenangan Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Pertama tidak mengetahui di pengadilan dimana Terlapor bertugas, Pengadilan Tingkat Pertama meneruskan pengaduan tersebut kepada Badan Pengawasan dengan tembusan kepada Pengadilan Tingkat Banding, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima. Cara menyampaikan pengaduan ke Pengadilan Agama Kraksaan A. Secara lisan 1. Melalui telepon (0335) 841213 Fax , pada saat jam kerja mulai pukul 08.00 s/d 16.00 WIB. 2. Atau silahkan langsung datang ke kantor Pengadilan Agama Kraksaan Jl. Mayjend Sutoyo No 69 Kraksaan Probolinggo. B. Secara tertulis 1. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Kraksaan, dengan cara diantar langsung, dikirim melalui faxsimile, atau melalui pos ke alamat kantor di Jl Mayjend Sutoyo No 69 Kraksaan 2. Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan. Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Agama Kraksaan • Pengadilan Agama Kraksaan akan menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis. • Pengadilan Agama Kraksaan akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan. • Pengadilan Agama Kraksaan akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis. • Pengadilan Agama Kraksaan hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor

Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PENGADUAN

Berdasarkan SK KMA No 026 Tahun 2012, Jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagai berikut :

1. Pengadilan menyediakan meja pengaduan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan tentang mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik dan atau perilaku aparat pengadilan. Meja pengaduan tidak menerima pengaduan yang terkait dengan isi dari putusan atau tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan pengadilan harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima layanan pengadilan.

2. Masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan melalui meja pengaduan, situs Badan Pengawasan MA atau melalui pos dengan mengisi formulir pengaduan secara tertulis dan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan.

3. Petugas meja pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka petugas pengaduan memberitahukan pelapor perihal pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor agenda.

4. Pengadilan wajib menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status pengaduannya. Dalam hal, pengaduan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal pemberitahuan telah diterimanya surat pengaduan oleh Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding.

5. Pengadilan wajib memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pelapor selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan didaftar di agenda pengaduan Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding. Dalam hal pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka pengadilan wajib memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat.

6. Penyelenggara pelayanan pengadilan wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi pengaduan

7. Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari penyelenggara sebagaimana diinformasikan oleh pihak penyelenggara.

8. Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari maka pengadu dianggap mencabut pengaduannya.

9. Dalam hal pengaduan tidak ditanggapi oleh penyelenggara pengaduan sesuai dengan ketentuan, maka pelapor dapat menyampaikan laporan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

10. Badan Pengawasan MA dapat mengambil alih pengaduan atas pelayanan pengadilan yang ditujukan kepada penyelenggara dalam hal pengaduan tersebut dianggap penting oleh Mahkamah Agung untuk segera diselesaikan, atau dalam hal Penyelenggara lalai dan atau tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pengaduan tersebut.

11. Setiap Penyelenggara Pelayanan Pengadilan wajib mengumumkan Rekapitulasi penyelesaian pengaduan pelayanan publik kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal-hal yang diumumkan meliputi: jumlah pengaduan yang masuk, jenis-jenis pengaduan yang masuk, status penanganan pengaduan.

Catatan :

pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan. :

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Kraksaan

Jl. Mayjend Sutoyo No.69, Patokan, Kraksaan, Probolinggo,

Jawa Timur 67282  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0335-841213
0335-843400

Tautan Aplikasi

Copyright © 2019 Pengadilan Agama Kraksaan. All Rights Reserved.